Pentolan Honorer K2: Pemerintah Sudah Zalim pada PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih berharap pemerintah tetap berkomitmen menerbitkan perpres penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Nur, pemerintah tetap harus memperhatikan nasib honorer K2, terutama yang sudah lulus PPPK, meski wabah virus corona kian merajalela.

Nur menjelaskan, sebanyak 51 ribu honorer K2 tidak mendapatkan gaji sebagai PPPK setelah satu tahun lulus.

Selain itu, sambung Nur, ada banyak PPPK yang tidak menerima gaji sejak Januari 2020.

“Bukankah ini namanya pemerintah sudah zalim ke PPPK?" kata Nur, Jumat (20/3).

Nur menjelaskan, pihaknya menyadari bahwa virus corona tengah menggila di berbagai daerah di tanah air.

Pihaknya pun merasa sangat prihatin. Akan tetapi, sambung Nur, honorer K2 juga membutuhkan kejelasan nasib.

Dia menjelaskan, perpres penggajian PPPK merupakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah meskipun Indonesia saat ini dilanda virus corona.