Penumpang Angkutan Umum Turun Tiga Persen Pertahun

Dicontohkan oleh Wamenhub, sumber kemacetan di kota Jakarta misalnya, disebabkan pesatnya pembangunan perumahan dan pemukiman di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Mereka tinggal di kota-kota penyangga sementara bekerja di Jakarta. Persoalan yang sama terjadi di kota-kota besar lainnya."Kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Makasar mulai sekarang harus merumuskan kebijakan transportasi perkotaan dengan baik," sarannya.

Pemerintah di kota-kota besar itu harus bisa bekerjasama dengan kota-kota di sekitarnya sementara pemerintah memberikan stimulan pendanaan. Sinergi antara pemerinntah pusat dengan pemerintah daerah dan juga para stakeholder di sektor transportasi darat diharapkan bisa membuat solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan di kota-kota besar. "Harus direalisasikan bukan hanya dalam tataran kebijakan dan ide saja," kata Bambang.

Sebagai contoh, Kemenhub telah memberikan dukungan kepada pemerintah kota yang ingin mengembangkan transportasi perkotaan seperti Bus Rapid Transit (BRT). Di Jogja misalnya ada Trans Jogja, di Solo ada Batik Solo Trans, di Bali ada Sarbagita di Palembang ada Trans Musi dan di Menado ada Kawanua. Diperkirakan kedepan akan lebih banyak lagi kota yang memiliki sistim transportsi semacam itu."Setidaknya sekarang sudah ada 17 kota yang memiliki BRT," lanjutnya.

Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ini menurut Wamenhub akan cukup bisa mengurai kemacetan sebelum kota-kota tersebut memiliki sistem transportasi perkotaan yang lebih baik lagi. Sebab armada yang digunakan dalam BRT umumnya lebih baik dibandingkan dengan angkutan umum yang biasa. Dengan begitu masyarakat akan kembali menyukai angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. "Kita harus buat penumpang angkutan umum senyaman mungkin sehingga mereka tidak berfikiri dua kali sebelum naik," tukasnya.