Penundaan Pilkada DKI Diduga Untuk Menzalimi Anies Baswedan

Padahal, perubahan selalu berlangsung cepat di Jakarta karena perannya sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi Indonesia.

Karena itu, masa jabatan plt gubernur yang cukup panjang, diprediksi hanya akan membuat masalah-masalah baru yang akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat.

"Kami kira, diitiadakannya Pilgub 2022 dan menempatkan plt gubernur hingga selesai proses Pemilu 2024 bisa disebut pencabutan demokrasi untuk DKI Jakarta selama beberapa tahun. Untuk itu kami mendesak para anggota DPR dan DPD merevisi UU Pilkada demi memastikan penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta,” katanya.

Huda juga menyatakan, pihaknya mensinyalir ada kekuatan besar yang menghendaki Pilgub DKI Jakarta untuk diundur.

"Tujuannya, kemungkinan untuk menzalimi Anies Baswedan. Kami lihat pemerintah pusat inkonsisten terkait gelaran Pilkada. Jika pada Pilkada 2020 sampai keluar Perpu untuk melancarkan pilkada, pada kasus Pilkada 2022 pemerintah bersembunyi di balik isu pemulihan pasca pandemi dan stabilitas politik," katanya.

Huda kemudian memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Tentang Tafsir Terhadap Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada. Putusan itu disebut memberi pemahaman bahwa pemilu nasional tidak harus bersamaan dengan pilkada.

Ia lantas berharap partai-partai dan para anggota legislatif secara amanah betul-betul mewakili kepentingan demokratis rakyat Jakarta.

"Abdi Rakyat meyakini wakil rakyat akan mendukung dan mendorong legislatif review yang nantinya akan mengubah UU Pilkada dan UU Pemilu (terkait keserentakan dengan pilkada) dan mengembalikan kekhususan DKI Jakarta dengan diselenggarakannya Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2022," katanya.