Penunjukan Pj. Kepala Daerah Gaduh, Wibawa Pemerintahan Jokowi Dipertanyakan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mempertanyakan wibawa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menyusul kegaduhan dalam penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah.
Kegaduhan itu, yakni ada Pj. Kepala Daerah yang mundur seusai dilantik.
Baca Juga: Istri Disuruh Suami Berbuat Terlarang, Tak Menolak, Akhirnya
Anwar mengatakan itu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Mensesneg, Seskab, dan KSP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
"Ini, kan, wibawa pemerintah ada di mana kalau seperti ini," kata legislator Fraksi Partai Demokrat itu di Jakarta.
Anwar menjelaskan ada Pj. Kepala Daerah di wilayah pemilihannya yang mundur setelah dilantik.
Hal itu, menurut dia, akibat tidak jelasnya aturan turunan dari pemerintah pusat.
Anwar mengatakan keberadaan aturan turunan membuat mekanisme penunjukan penjabat jelas dan transparan.
Menurut Anwar, kegaduhan dalam penunjukan Pj. Kepala Daerah membuat wibawa pemerintahan Jokowi dipertanyakan.
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Pengamat Politik Sebut Wajar Jokowi Diunggulkan Jadi Ketua Wantimpres RI
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI