Penunjukan Pj. Kepala Daerah Gaduh, Wibawa Pemerintahan Jokowi Dipertanyakan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mempertanyakan wibawa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menyusul kegaduhan dalam penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah.
Kegaduhan itu, yakni ada Pj. Kepala Daerah yang mundur seusai dilantik.
Baca Juga: Istri Disuruh Suami Berbuat Terlarang, Tak Menolak, Akhirnya
Anwar mengatakan itu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Mensesneg, Seskab, dan KSP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
"Ini, kan, wibawa pemerintah ada di mana kalau seperti ini," kata legislator Fraksi Partai Demokrat itu di Jakarta.
Anwar menjelaskan ada Pj. Kepala Daerah di wilayah pemilihannya yang mundur setelah dilantik.
Hal itu, menurut dia, akibat tidak jelasnya aturan turunan dari pemerintah pusat.
Anwar mengatakan keberadaan aturan turunan membuat mekanisme penunjukan penjabat jelas dan transparan.
Menurut Anwar, kegaduhan dalam penunjukan Pj. Kepala Daerah membuat wibawa pemerintahan Jokowi dipertanyakan.
- Jadi Peserta TASPEN, Jokowi Terima Manfaat Pensiun dan THT
- Jokowi Terima Manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua dari TASPEN
- Tom Lembong Diyakini Sudah Meminta Izin Jokowi terkait Kebijakan Impor Gula
- Ini Isi Pertemuan Tertutup Ahmad Luthfi dengan Prabowo dan Jokowi
- Jokowi Tanggapi Survei Litbang Kompas Pilgub Jateng yang Tempatkan Andika Unggul
- Diundang Respati-Astrid ke Angkringan, Jokowi: tetapi yang Bayarin, Saya