Penunjukan Tujuh Bank Persepsi Harus Libatkan OJK
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk minta pendapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penunjukkan tujuh bank persepsi untuk menampung aliran dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Termasuk memeriksa kesiapan Bank Indonesia (BI) atas kesiapan RTGS makronya.
Hal itu dikatakan Direktur Center Of Banking Crisis (CBS) Ahmad Deni Daruri, Rabu (12/7) menyikapi bank-bank perspesi untuk menampung aliran dana hasil tak amnesty.
Menurut Deni, tujuh bank persepsi untuk menampung aliran dana repatriasi hasil tax amnesty sebaiknya ditinjau ulang. Pasalnya, tidak semua bank yang ditunjuk itu mampu menampung dana tersebut.
“Prinsipnya saya setuju adanya bank persepsi ini. Tapi penunjukkan bank-bank itu harus yang ahlinya di bidang sistem pembayaran, khususnya untuk skala internasional,” kata Deni.
Dari tujuh bank persepsi yang ditunjuk itu, Deni masih meragukan peran BTN, BTPN, dan BRI dalam sistem pembayaran skala internasional untuk hasil dari tax amnesty.
“Sebaiknya tiga bank ini dikaji kembali. Jangan sampai mengganggu sistem pembayaran nantinya,” saran Deni.
Selain itu, orang dekat Luhut Panjaitan ini meminta Bank Indonesia (BI) menyiapkan sistem RTGS makro yang baik secara teknologi maupun operasionalnya.
“Jangan seperti yang sudah sering terjadi shutdown mengakibatkan penundaan sistem pembayaran. Karena kalau RTGS belum siap akan berdampak negatif kepada bank-bank pelaksana pembayaran,” warning Deni.
JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk minta pendapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penunjukkan tujuh bank persepsi untuk menampung
- Industri Kosmetik Makin Kompetitif, Produsen Gencar Luncurkan Produk Baru
- Snapcart Ungkap Marketplace Pilihan Brand Lokal dan UMKM
- IHCBS 2024: Wujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Transformasi SDM & Bisnis
- AISI Soroti Tantangan Penetrasi Kendaraan Listrik di Indonesia
- Tingkatkan Dana Murah, BTN Gandeng UPN Veteran Yogyakarta
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan