Penurunan Emisi Untuk Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah katanya akan terus berupaya mengatasi dampak perubahan iklim. Bukan atas desakan, melainkan karena memang wujud kehadiran Negara, sebagaimana amanat dari Nawacita.

Menteri Siti mengatakan, sektor kehutanan sebagai leading sector dalam mencapai target pengurangan emisi akan tetap menjalankan moratorium, dan melakukan upaya keterlibatan masyarakat dalam skema perhutanan sosial. 

''Saya yakin hasilnya akan signifikan untuk pengurangan emisi. Dalam konteks lingkungan, sudah ada terobosan. Hal penting lain yang harus diperhatikan adalah sustainability,'' katanya.

Dia menjelaskan terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat menjadi instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Menurut Siti, penerbitan PP itu dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah tiap daerah. Sehingga setiap daerah dengan rencana pembangunannya harus selaras dengan KLHS dan implies terhadap lingkungan dalam tiap proyek.

Hadirnya PP 57 tahun 2016 lebih memberi arti karena semakin mempertegas moratorium gambut.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP nomor 57 tahun 2016 pada tanggal 2 Desember 2016. Ini merupakan perubahan atas PP nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

(rls11)