Penurunan Harga Gas Tidak Bisa Hanya Lewat Aturan

Supaya masalah infrastruktur gas tidak berlarut, dia mengharapkan pemerintah Indonesia bisa mencontoh Malaysia. Pertamina dan negara tidak perlu melakukan hitun-hitungan secara komersial. Sebab, faktor itu yang membuat Indonesia sulit berkompetisi dengan negara lain untuk sektor energi.

Yang sudah terbukti, adalah harga gas bumi untuk industri. Seperti diberitakan, harganya bisa mencapai lebih dari USD 10 per MMBTU. Dia menyebut, perlu perubahan pola pikir supaya keinginan pemerintah untuk menekan harga gas tidak hangat di awal.

’’Pendapatan migas itu, harus untuk perkembangan negara, dan industri migas sendiri. Bukan untuk APBN,’’ tegasnya.

Direktur Center for Energy Policy Kholid Syerazi satu suara dengan Ari. Katanya, liberalisasi yang belum matang merepotkan semua orang. 

Dia bahkan menyebut kalau selama ini Indonesia keliru soal konsep itu. ’’Liberalisasi gas di tengah infrastruktur yang sangat tidak matang, membuat harga gas belum efisien dan belum bisa bersaing,’’ ungkapnya.

Menurutnya, untuk membuat industri Indonesia bersaing tidak hanya dengan aturan untuk menurunkan harga gas. Sebab, perlu infrastruktur supaya efek penurunan harga gas bisa permanen. 

Kewajiban pengembangan infrastruktur, lanjut Khalid, berada di tangan pemerintah dengan menunjuk BUMN atau swasta lewat pola perjanjian kerja sama. (dim)