Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Harus Diwaspadai

jpnn.com, JAKARTA - Realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2017 sebesar 5,01 persen tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada Tahun 2016, yaitu sebesar 5,18 persen. Pelambatan konsumsi rumah tangga menyumbang penurunan pertumbuhan Kuartal II Tahun 2017. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini harus diwaspadai.

“Kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan, sehingga kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pendapatan nasional tetap terjaga,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2017-2018 dalam rangka penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
 
Fadli menambahkan, alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat gencar saat ini harus segera dilakukan, sehingga diharapkan ketergantungan anggaran infrastruktur dari APBN berkurang dan dapat dialokasikan kepada program yang mampu menstimulus sisi konsumsi dan produksi.
 
“Dengan demikian, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama perekonomian dapat terjaga, namun keinginan pemerintah untuk menambah penggerak pertumbuhan ekonomi baru dari sisi investasi juga dapat terwujud,” imbuh Fadli.
 
Selain alternatif pembiayaan infrastruktur, lanjut Fadli, pemerintah juga harus mampu menentukan prioritas pembangunan infrastruktur mana yang mampu menstimulus roda perekonomian, sehingga manfaat infrastruktur yang dibangun dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan mampu menjadi alat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
 
“Dampak dari pemulihan perekonomian global terhadap Indonesia harus senantiasa dicermati. Pemulihan harga komoditas internasional harus direspons dengan melakukan peningkatan nilai barang yang dijual, sehingga mampu menggerakkan sisi produksi dalam menghasilkan barang jadi,” jelas Fadli.
 
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, pemulihan perekonomian di beberapa negara maju, terutama Amerika Serikat, juga harus diantisipasi dampaknya terhadap capital outflow dari Indonesia. Dana yang keluar akan berdampak pada  kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
 
“APBN Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat mengakselerasi perekonomian nasional sehingga Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor global maupun dalam negeri,” harap Fadli.
 
Pengelolaan utang juga harus mendapat perhatian agar di kemudian hari tidak membebani Indonesia. Meskipun rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada dalam kisaran yang aman, namun pemerintah wajib mewaspadai komposisi kepemilikan surat utang negara maupun obligasi oleh asing agar tidak mengganggu kestabilan nilai tukar rupiah pada saat jatuh tempo.
 
Fadli mengingatkan, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah alokasi dana desa. Meskipun telah mengalami peningkatan yang signifikan, masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan, antara lain masih maraknya penyimpangan dan lambannya penyerapan karena tumpang tindihnya aturan.
 
“Untuk itu, dewan menghimbau agar dalam mengalokasikan dana desa, pemerintah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat luas,” ucap politikus asal dapil Jawa Barat ini.
 
Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 ini patut disyukuri, bahwa hingga saat ini telah banyak pencapaian yang diraih dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh membuat berpuas diri. Oleh karena itu, Pimpinan DPR RI mendukung sepenuhnya tema yang dipilih oleh pemerintah untuk merayakan hari kemerdekaan tahun ini,  yaitu ‘Indonesia Kerja Bersama’.
 
“Dewan berharap hal ini dapat merepresentasikan semangat gotong royong yang dimiliki oleh bangsa kita untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” harap Fadli.
 
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri dan Anggota Kabinet Kerja, Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara Sahabat, serta teladan dari berbagai bidang.(adv/jpnn)