Penyaluran BOS Dipegang Provinsi

Dengan tidak masuk APBD kabupaten dan kota lagi, diharapkan penyaluran lebih lancar. Pengalaman pemerintah selama 5 tahun sudah jadi bukti.’’Dinas pendidikan bisa monitoring. Itu kepentingan dia juga. Tim bos di provinsi dihidupkan lagi. Provinsi kita berdayakan. Kita menegakan akuntabilitas dan tata kelola supaya baik,’’ ujarnya.

Pada Jumat mendatang, tambah Suyanto, dilakukan untuk menyakinkan skema baru tersebut tidak menabrak undang-undang. Wapres juga mengakui bahwa dirinya tidak puas dengan kinerja dan mekanisme sekarang. Makanya ada permintaan untuk solusi baru. ’’Keinginan wapres itu cepat tepat disalurkan tapi tidak melanggar Undang-Undang Otonomi Daerah,’’ imbuhnya

Kini, kata Suyanto, pihaknya masih menunggu laporan monitoring tim dari Kementerian Dalam Negeri. Laporan tersebut untuk memperkaya laporan ke Komite Pendidikan. ’’Realitas seperti apa. Triwulan 3 ini tidak maju. Progresnya lambat. Bahkan mundur. Akibat perubahan dari langsung ke tambah uang,’’ katanya. (cdl)