Penyaluran Dana Bansos Melonjak, Sudah Ditemukan Kasus Politik Uang

jpnn.com - JAKARTA - Hasil kajian dan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 269 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2015 memerlihatkan, adanya tren peningkatan penggunaan dana bantuan sosial (bansos).

Dana dialokasikan mulai dari pemberian bantuan untuk beasiswa, renovasi sekolah, operasional rumah ibadah, kegiatan ormas kepemudaan hingga bakti sosial. 

"Untuk tren peningkatan pemberian dana bansos, Dinas Sosial menempati urutan tertinggi. Disebabkan jenis dan bentuk bantuan dari dinas ini banyak yang sifatnya langsung sehingga dapat dipergunakan penerima manfaat. Kemudian lebih bersifat bantuan kepada individu maupun keluarga," ujar anggota Bawaslu Daniel Zuhron, Kamis (25/11).

Frekuensi pemberian bansos dari Dinas Sosial, kata Daniel, mencapai 14 kali, hanya dalam beberapa minggu terakhir.  Kemudian disusul Sekretariat Daerah dan Dinas Pertanian, masing-masing sembilan kali. Kemudian Pemerintahan Desa lima kali, Dinas PU dan Disnaker masing-masing empat kali. Disusul Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas P dan K masing-masing tiga kali, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak satu kali.

Berdasarkan pengkajian atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) paslon, Bawaslu menurut Daniel, juga menemukan adanya sumbangan melebihi ketentuan. Kemudian juga adanya dugaan politik uang. 

"Untuk politik uang contohnya di Kabupaten Berau, ada dugaan pemberian dari tim kampanye salah satu paslon kepada Ketua RT. Di Bontang, kami menerima laporan masyarakat adanya pembagian uang Rp 50 ribu per orang pada saat kampanye," ujar Daniel.

Laporan politik uang juga diduga terjadi pada Pilkada Kabupaten Barito Kuala. Dalam laporan disebutkan, pemberian uang transport sebesar Rp 20 ribu saat kampanye di rumah warga dalam bentuk rapat RT," ujar Daniel.

Atas temuan-temuan tersebut, Bawaslu kata Daniel kini tengah melakukan pengkajian secara mendalam. Sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan.(gir/jpnn)