Penyaluran KIP, KIS dan KKS Bikin Pusing!

jpnn.com - SANGGAU- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bermasalah. Hal itu terjadi karena perbedaan data yang dijadikan objek penentuan penerima.

“Pendataan bukan dari kita. Kita hanya menerima jadi. Penentuan itu tetap dari basis data, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Dari BPS dikirim ke TNP2K yang kemudian diaudit mereka datanya. Setelah itu baru disalurkan ke masing-masing penggunanya,” kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sanggau Jamilah.

Pemkab Sanggau, kata Jamilah, hanya diberikan tugas memverifikasi data.

“Kita dikasih kuota 61.944 jiwa untuk Penerima Bantuan Iuran Siswa (PBIS) di Sanggau. Dari data itulah, ditentukan berapa penerima KIS dan KKS. Data ini pun belum valid semua. Karena penerima ini ada yang belum punya KK (Kartu Keluarga) dan belum punya NIK (Nomor Induk Kependudukan),” jelas Jamilah.

Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau, Doni Meilana mengaku membagikan KIS. Sementara KIP dibagikan langsung oleh Dinas Pendidikan.

“Untuk KKS kita hanya penyaluran dananya. Besarannya Rp 300 ribu per bulan. Untuk penyalurannya, setelah kita mendapat perintah dari pusat. Selanjutnya kita berkoordinasi dengan pemkab, meminta bantuan penyalurannya. Nanti pembayarannya bisa dilakukan di kantor pos di kecamatan,” ungkap Doni.

Semua data KIS bersumber dari BPJS dan KKS bersumber dari BPS. Penyaluran untuk daerah yang jauh dengan cara jemput bola. Misalnya di Suruh Sembawang.

“Kita yang langsung ke sana atas permintaan dari camat atau kepala desa,” katanya.