Penyaluran TPP Masih Bermasalah

Sementara itu, menanggapi sikap pemerintah yang terkesan adem ayem, kemarin, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FGI) melaporkan permasalahan penyaluran TPP atau yang juga disebut tunjangan sertifikasi guru tersebut kepada Ombusdman.

"Kami hari ini (kemarin) berniat melaporkan carut marutnya pembayaran tunjangan sertifikasi guru di sejumlah daerah di Indonesia," ujar Koordinator Divisi Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri ditemui di gedung Ombusdman, kemarin.

Febri menguraikan, para guru yang telah lolos sertifikasi ternyata masih mengalami hambatan dalam mendapatkan TPP. Dia mengatakan, ada tiga permasalahan yang dihadapi para guru tersebut. Yakni, TPP yang belum dibayarkan, padahal yang bersangkutan telah lolos sertifikasi sejak tahun 2008, TPP hanya dibayar sebagian dan TPP yang dibayarkan terlambat. "Hal ini jelas merugikan guru yang telah lolos sertifikasi karena mereka tidak mendapatkan hak mereka semestinya," paparnya.

Dalam laporan tersebut, ICW dan FGSI menyertakan data sejumlah daerah yang bermasalah dengan pembayaran tunjangan sertifikasi guru tersebut. Diantaranya, Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara), Medan (Sumatra Utara), Brebes (Jawa Tengah), Serang (Banten), Lebak (Banten), DKI Jakarta, Pandeglang (Banten), dan beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia.