Penyandang Disabilitas Bersuara, Minta Hak Politik tak Dibatasi, Pendidikan Dibenahi

jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Pegiat disabilitas, Jonna Damanik mengatakan penyandang cacat masih mendapat perlakuan diskriminatif. Tidak hanya oleh negara, tapi juga mereka yang secara spesisifik memiliki fisik yang normal.

"Sayangnya, sistem yang ada saat ini cenderung mendiskriminasikan disabilitas. Lihat saja, dalam praktik demokrasi melalui pemilu, disabilitas dieksklusifkan dari sistem politik," kata Jonna yang juga penyandang tuna netra pada acara Kafe Solidaritas yang dihelat Partai Sosialis Indonesia (PSI) di Pondok Indah Mall Jakarta, Rabu (24/6).

Ketidaksempurnaan para penyandang cacat tidak menghalangi mengekspresikan kegembiraannya hadir dan menyuarakan keinginan untuk berpartisipasi secara luas dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa, termasuk dimensi politik.

Jonna menjelaskan perlakuan diskriminatif itu terlihat dari kesempatan hak untuk dipilih dalam jabatan-jabatan politik mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani, dan disabilitas dianggap tidak memenuhi syarat tersebut.

Pengalaman ini juga pernah menimpa Bapak Bangsa sekaliber Gus Dur yang pernah ditolak maju kembali dalam kancah Pilpres dengan alasan yang sama.

"Tidak usah dulu bicara hak dipilih, bahkan dalam hak memilih pun penyelenggara pemilu tidak berpihak pada disabilitas. Tidak ada template khusus, bilik suara yang terlalu kecil bagi pengguna kursi roda,” katanya.

Diungkapkan Jonna, populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 10 persen atau sekitar 25 juta, jumlah yang tidak sedikit secara demografis. Dari sudut apapun, angka tersebut mestinya cukup menggiurkan jika bisa menjadi kelompok kepentingan yang strategis.

Persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas ini sebetulnya adalah masalah hak-hak dasar yang tidak dipenuhi Negara. Karenanya, Jonna bersama kalangan pegiat disabilitas lainnya sedang memperjuangkan RUU Disabilitas agar masuk dalam Prolegnas 2015.