Penyebab Krisis Ekonomi Versi Dahlan Iskan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bertekad akan menjaga program kesejahteraan masyarakat. Hal itu ia lakukan seiring dengan tumbuhnya perekonomian dan krisis yang terjadi di Indonesia dalam satu paket.

"Setiap perekonomian kita tumbuh di atas enam persen, selalu diikuti krisis. Ini terjadi lagi, lagi dan terjadi lagi. Dulu krisis Perbankan ternyata karena kita impor yang sangat besar, tidak mampu ditopang dalam negeri," ucap Dahlan dalam acara Mandiri Investment Forum di Ballroom Grand Hyatt, Jakarta, Senin (11/11).

Dahlan lantas mengambil contoh pada era Presiden RI pertama, Soeharto. Di mana saat masa itu, sebenarnya banyak masyarakat yang sudah menjadi pengusaha dengan cara berdagang.

"Coba kita lihat dulu zaman akhir Pak Harto kita sebenarnya sudah berubah. Awal Pak Harto menjadi presiden banyak pengusaha menjadi pedagang, 10 tahun kemudian pedagang itu menjadi industrialis, banyak orang dulu pedagang mendirikan pabrik. Ini bagus untuk perkembangan bangsa, kalau bergerak ke industri kita kokoh. Tapi datanglah krisis 98 banyak terjadi kerusuhan, kurs kacau balau. Banyak yang kembali menjadi pedagang dan berfikir enak melakukan impor, ini yang melemahkan ekonomi kita," papar dia.

Nah agar perekonomian di Indonesia tidak mengalami krisis, menurut hematnya, harus ada satu gerakan kembali ke industri.

"Agar jika kita tumbuh enam persen tidak terulang lagi, saya juga minta perbankan untuk menyusun pondasi negara mengembalikan kembali pedagang yang tadi ke industri," terangnya.

Kerenanya, kondisi itu mendorong bekas Dirut PLN ini untuk ikut berjuang mengembalikan kesejahteraan masyarakat, agar tidak terus menderita.

"Saya juga harus ikut berjuang itu, banyak pengusaha yang sudah program kesejahteraan, tapi buruhnya dipaksa demo. Kalau yang sudah memberikan kesejahteraan, itu harus dilindungi, diprotect (jaga). Saya akan berjuang terus untuk itu, yang mempunyai program kesejateraan harus terus dijaga," pungkas calon Presiden konvensi Partai Demokrat itu. (chi/jpnn)