Penyebab Utama Gelombang PHK Massal Terungkap, Industri hingga Ritel Terdampak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PKB Arzeti Bilbina menyatakan pemerintah dan legislatif saat ini sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
Hal ini sebagai respons atas jumlah tenaga kerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus meningkat.
"Pemerintah dan DPR harus bekerja sama untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan ketenagakerjaan dari gerakan ini," ujar Arzeti saat dihubungi, Senin (11/11).
Arzeti juga menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di tengah lesunya ekonomi.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar di DKI Jakarta yang mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah dengan 11.252 orang dan Banten 10.524 orang.
Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat dalam laporan keuangan, saat ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023.
Fathin, salah satu karyawan yang harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang dilakukan sejumlah masyarakat.
Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menyatakan pemerintah dan legislatif saat ini sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda
- Menteri Teuku Riefky: Ini Sejarah, Mari Bangun Ekonomi Kreatif Indonesia
- Optimisme Kondisi Ekonomi Nasional Dukung Kinerja Positif Industri Properti
- Kemendag Dorong Pengusaha Mikro Ekspansi di Pasar Global lewat 'UMKM BISA Ekspor'
- MR.DIY Memperluas Ekspansi hingga Pelosok Indonesia
- Sritex Tegaskan tidak Ada PHK terhadap Pekerja
- Genjot Ekonomi di Perbatasan RI-Timor Leste, Bea Cukai Gelar Expo di PLBN Motaain