Penyebar Hoaks Boikot Produk Siap-Siap Saja Kena Sanksi Kemenkominfo
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong.
Usman menegaskan bahwa ajakan boikot produk tertentu memang kerap muncul saat konflik di Palestina-Israel sedang memanas. Ajakan boikot akan mereda saat eskalasi konflik menurun.
Namun, di tengah kondisi tersebut ada beberapa pihak yang dengan sengaja menyebar hoaks bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel.
Padahal, produk dimaksud merupakan hasil produksi anak bangsa. Ajakan boikot tersebut disertai dengan saran untuk membeli produk lain yang merupakan kompetitor.
Seperti diketahui, tentara Israel saat ini tengah melakukan serangan ke Palestina. Akibatnya, popularitas gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) semakin meningkat di beberapa negara.
BDS adalah gerakan boikot dari konsumen guna meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk asal Israel. BDS juga bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar memberikan hak setara kepada Palestina.
BDS kerap digaungkan setiap ada konflik politik di Timur Tengah terhadap produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Namun, sebagian publik kurang mendapatkan informasi bahwa boikot dilakukan terhadap produk yang tidak terkait terhadap konflik politik.
Sayangnya, di Indonesia isu boikot bisa jadi ditunggangi oleh kepentingan persaingan usaha. Ajakan boikot kerap diikuti dengan seruan membeli produk tertentu.
Kemenkominfo menyatakan pemerintah bakal menindak tegas akun-akun di sosial media yang menyebarkan hoaks boikot produk
- PP Hima Persis Dukung Pidato Presiden Prabowo di KTT D-8 Perihal Solusi untuk Kemerdekaan Palestina
- Kasasi Sritex Ditolak MA, Pemerintah Siapkan Langkah Jika Terjadi PHK
- Parlemen Indonesia-Mesir Sepakat Dukung Kemerdekaan Palestina
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Kualifikasi Piala Dunia 2026: Erling Haaland cs Menolak Tanding Lawan Israel
- MenPAN-RB Rini Minta Pemda Tidak PHK Honorer, Alihkan Semuanya