Penyederhanaan Cukai Dinilai Cederai Struktur IHT Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disahkan oleh pemerintah pada awal tahun masih terus menjadi diskusi dan kajian berbagai pihak hingga hari ini.

Sejak rencana strategis skala nasional Kementerian Keuangan melalui PMK. 77/2020 diumumkan, mayoritas pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) menyuarakan sikap keberatan.

Pasalnya, upaya peningkatan pendapatan negara dan menekan angka konsumsi rokok dicanangkan melalui reformasi fiskal yang arahnya kian meningkatkan tarif cukai rokok, serta menghidupkan kembali aturan penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sebelumnya pernah dibatalkan.

Para pelaku industri meyakini penyederhanaan struktur cukai tidak akan menjadi jawaban yang tepat untuk visi RPJMN.

Penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa adanya penyederhanaan struktur tarif cukai ini hanya akan mencederai struktur cukai yang saat ini telah menaungi secara adil seluruh pelaku IHT dan mata rantai di dalamnya.

Hal ini akan berdampak luas kepada kelangsungan industri maupun penghidupan seluruh pihak yang terkait dengan industri ini.

“Mewakili para petani, kami meminta agar kenaikan cukai ditunda dengan mempertimbangkan dampaknya kepada petani tembakau. Kami juga meminta kebijaksanaan pemerintah dalam menyusun regulasi terkait IHT termasuk RPJMN 2020-2024. Terlebih lagi di masa pandemi yang kian berdampak pada kelambatan serapan komoditas oleh pabrikan dan harga yang anjlok," ujar Agus Parmuji dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dalam webinar 'Ancaman terhadap Eksistensi Bisnis IHT di Tengah Rencana Pembangunan Nasional'.

Disinggung soal penyederhanaan tarif cukai, Agus menegaskan pihaknya sudah sejak awal menentang agenda ini.