Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Dinilai Bakal Suburkan Rokok Ilegal
![Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Dinilai Bakal Suburkan Rokok Ilegal](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/05/19/tumpukan-barang-bukti-yang-disita-petugas-bea-cukai-sidoarjo-oawd.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2025 mencantumkan rencana untuk melakukan intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), salah satunya melalui penyederhanaan layer.
Penyederhanaan layer atau struktur tarif cukai rokok dinilai berpotensi menyuburkan rokok ilegal.
Penyederhanaan tarif cukai itu dianggap akan membuat konsumen yang terbebani dengan kenaikan harga berpotensi lari ke pasar rokok ilegal.
Akademisi Universitas Padjajaran Wawan Hermawan mengatakan penyederhanaan tarif cukai tersebut akan membuat produsen besar mendominasi pasar, sehingga hanya rokok dengan harga yang relatif mahal saja yang akan tersedia.
"Harga rokok (legal) dari Rp 25 hingga Rp 30.000 dibanding (rokok ilegal) yang Rp 10 hingga Rp 15.000. Kebijakan itu akan sangat menurunkan minat terhadap rokok legal,” ucap Wawan dalam keterangannya, Sabtu (20/7).
Menurut dia, dengan adanya tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, banyak perokok yang mencari alternatif lebih murah untuk tetap memenuhi kebiasaan mereka.
Pada akhirnya, akan meningkatkan konsumsi rokok ilegal maupun sigaret kretek tangan (SKT).
Terlebih, jumlah perokok di kalangan pendapatan rendah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perokok di kalangan penghasilan menengah tinggi.
Wawan Hermawan mengatakan penyederhanaan tarif cukai tersebut akan menurunkan minat terhadap rokok legal, dan menyuburkan rokok ilegal
- Ini Wujud Komitmen Kanwil Bea Cukai Aceh Berantas Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia
- Speedboat Meledak di Labuan Bajo Diduga Akibat Api Rokok
- Bea Cukai Pasuruan Tindak 1,5 Juta Batang Rokok Ilegal dalam Truk di Tol Pandaan-Malang
- Kanwil Bea Cukai Aceh Musnahkan 10 Juta Batang Rokok Ilegal, Satu Tersangka Ditahan
- Pemangku Kepentingan Sektor Tembakau Tolak Turunan PP 28/2024
- Gelar Pemusnahan BMMN, Bea Cukai Yogyakarta Jalankan Peran sebagai Community Protector