Penyelenggara Pemilu di 5 Provinsi Potensial Langgar Etik

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm mengingatkan penyelenggara pemilu agar bisa memahami aturan dengan baik. Mulai dari penyelenggara di tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan.

Dengan demikian pelaksanaan Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah, dapat berjalan dengan baik.

Termasuk persiapan Pemilu 2019, diharapkan dapat ‎berlangsung seperti yang diharapkan mayoritas rakyat Indonesia.

"Jangan sampai buat aturan, tapi enggak sampai ke bawah. Kemudian, penyelenggara juga penting menjaga netralitas," ujar Alfitra pada talk show 'Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetrend)' di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (27/12).

Saat ditanya terkait peta potensi pelanggaran etika penyelenggara, Alfitra menyebut hampir sama dengan peta kerawanan yang sebelumnya diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kepolisian.

"Tentang potensi pelanggaran etik, hampir sama dengan indek kerawanan Pilkada (yang diterbitkan Bawaslu,red). Yaitu, Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah," ucapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, DKPP berharap KPU maupun Bawaslu melakukan terobosan.

Selain aktif menyosialisasikan aturan perundang-undangan, juga memberdayakan para tenaga ahli yang ada. Paling tidak untuk melakukan deteksi dini, sehingga potensi yang ada dapat diantisipasi dengan baik.