Penyelenggara Pemilu di Lima Daerah Ini Paling Banyak Diadukan ke DKPP

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat sepanjang 2015, terdapat 396 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari jumlah tersebut, pengaduan terbanyak berasal dari Sumatera Utara. Mencapai hingga 84 pengaduan.  

"Yang mula-mula adalah Sumatera Utara. Kemudian Papua, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Papua Barat," ujar anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, Senin (28/12).

Menurut Nur Hidayat, posisi Sumut naik menjadi peringkat pertama, setelah sebelumnya di tahun 2014 berada di posisi kedua. Saat itu peringkat pertama ditempati Papua, kemudian Sumut, Jawa Timur, Sulawesi selatan dan Jawa Barat. Sementara lima posisi provinsi terbawah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah. 

Dari total pengaduan yang masuk, masyarakat pemilih menjadi pengadu tertinggi. Dengan rincian 163 pengaduan disampaikan dengan datang langsung ke DKPP, 59 pengaduan disampaikan lewat surat maupun email dan 71 pengaduan berdasarkan temuan atau tindaklanjut dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Besarnya pengaduan dari masyarakat pemilih pertanda tingginya partisipasi masyarakat dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Sesuatu yang menggembirakan, dari sisi itu. Tapi dari sisi lain, melihat pemilu secara umum, kita juga sedih, karena makin banyaknya pelanggaran, sesungguhnya adalah sesuatu yang menjadi masalah di lapangan," ujarnya. 

Mantan Ketua Bawaslu ini lebih lanjut merinci, dari total pengaduan, 82 persen akhirnya disidangkan. Dengan tersidang berasal dari jajaran komisi pemilihan umum (KPU). Jumlah tersebut dinilai sangat besar, namun dinilai wajar. Sebab sebagai administrator pemilu, KPU memiliki kewenangan besar. 

"Jadi makin besar kewenangan, juga mengandung risiko-risiko. Namun dengan kewenangan yang sama, jumlah teradu berasal dari bawaslu juga meningkat tajam dibanding pengaduan yang sama tahun sebelumnya. Jadi kesimpulan besarnya, kewenangan berbanding lurus dengan kemungkinan untuk diadukan ke DKPP. Itu rumus umum," ujarnya. 

Untuk pengaduan penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan kedua terbanyak setelah Kalimantan Barat.