Penyelenggara Pilkada DKI Rawan Intimidasi
jpnn.com - jpnn.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuhron menilai, tingkat kerawanan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta lebih banyak dipengaruhi faktor politik.
Karena itu perlu antisipasi maksimal upaya oknum-oknum tertentu yang melakukan intimidasi terhadap penyelenggara pilkada di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) nanti.
"Antisipasi sangat penting, karena misalnya di Jakarta Utara, ada yang langsung datang gebrak-gebrak meja dan lainnya. Jadi itu indikator yang harus lebih dipahami, karena bisa masuk pada indikator kerawanan," ujar Zuhron saat merilis peta kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada serentak 2017 yang digelar di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Selain adanya pihak yang langsung mendatangi penyelenggara, indikasi kerawanan menurut Zuhron, juga terlihat dari sejumlah informasi yang beredar di media sosial.
"Indikasinya juga ada di level tingkat pemberitaan. Ini pintu masuk (kerawanan,red) di lapangan. Bisa jadi lewat medsos dan macam-macam, baru berdampak di lapangan," ucap Zuhron.
Mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, Zuhron mengaku pihaknya telah meminta penyelenggara di tingkat provinsi DKI Jakarta, meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada.
"Antisipasinya adalah soal alat bukti. Kalau memang ada orang-orang tertentu atau dia bagian dari apa gitu (mengintervensi Pilkada DKI,red), langsung saja ditindak," pungkas Zuhron.(gir/jpnn)
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuhron menilai, tingkat kerawanan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta lebih banyak dipengaruhi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Anggota Bawaslu Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas dan Mematuhi UU
- Seluruh APK yang Ditertibkan Akan Dimusnahkan
- Ribuan Warga Tumpah Ruah Saat Kampanye Abdul Wahid yang Dihadiri UAS di Teluk Meranti
- Bawaslu Siapkan 7.382 Pengawas TPS Untuk Pencoblosan di Kalsel
- Pengawas TPS Diingatkan Jaga 3 Hal Penting
- Bawaslu Terima Ratusan Aduan dan Temuan Dugaan Kades Tak Netral di Pilkada 2024