Penyelesaian Honorer K2, Pemerintah Tak Siap Jalankan Skema Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih kembali mengkritisi pemerintah terkait penyelesaian honorer K2.
Di mana dalam kesepakatan bersama pemerintah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara), untuk penyelesaian honorer K2 dilakukan tiga skema.
Skema pertama, penyelesaian lewat rekrutmen CPNS bagi honorer K2 berusia di bawah 35 tahun.
Kedua, rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Ketiga, dikembalikan ke daerah bila tidak lulus CPNS maupun PPPK dengan catatan diberikan gaji setara UMR.
Sayangnya kata Fikri, pemerintah tidak siap menjalankan skema kedua. Sebab, sampai hari ini masih terus bermasalah.
"Tampaknya pemerintah belum siap menjalankan skema PPPK. Pemerintah tidak siap konsepnya," kata Fikri kepada JPNN.com, Senin (28/9).
Ketidaksiapan pemerintah ini membuat honorer K2 yang lulus PPPK pada 2019 jadi korban.
Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah tidak siap menjalankan skema kedua penyelesaian masalah honorer K2
- 1.234 CPNS & PPPK Kalsel Terima SK, Gubernur Muhidin Beri Pesan Begini
- Kabar Gembira soal Gaji PPPK dan CPNS 2024, Aman
- 5 Berita Terpopuler: Berita Bikin Panik Honorer, Ribuan CPNS 2024 Jadi Mengundurkan Diri, Waduh
- Kapan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu? Kepala BKN Menjawab
- Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 Masih Mei, Setelah Ini Tidak Ada Lagi
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan