Penyerapan Dalam Negeri Rendah, Ini Saran untuk Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah diharapkan memperpanjang pemberlakuan Permendag Nomor 54/2010 dan Permendag Nomor 28/2014 yang akan berakhir masa berlakunya pada awal 2017 mendatang.

Hal itu bertujuan untuk melindungi produk lokal, kualitas barang impor dan mencegah modus pengalihan (switching) HS. Desakan tersebut disampaikan Ekonom Universitas Nasional I Made Adnyana menanggapi tingginya impor besi atau baja dan baja paduan.

"Pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Permendag tentang pengaturan impor besi atau baja dan baja paduan perlu memperkuat pengendalian impor, terkait dengan masih rendahnya penyerapan produksi industri dalam negeri," kata dia, Selasa (21/6).

Bahkan untuk memperkuat dukungan kebijakan tersebut, Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Nasional itu mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar tetap mengenakan kewajiban verifikasi impor.

Itu untuk memastikan penyerapan yang dibuktikan melalui bukti serap. Menurut data yang sudah dikonfirmasi total realisasi impor besi atau baja dari berbagai jenis sejak 2009 menunjukkan peningkatan dari 437.905 ton (2009) menjadi 866.699 ton (2010), 1.274.784 ton (2011), 2.593.076 ton (2012) 2.457.248 ton (2016), 2.225.250 ton (2014), 2.205.040 ton (2015) dan hingga April 2016 sebesar 814.129 ton.

Data realisasi impor besi atau baja tersebut di dominasi oleh kelompok produk HRC dengan lebar 600 mm, baja lapis dengan lebar  600 mm, CRC dengan lebar 600 mm, konstruksi dan struktur, angle, shape dan section bukan paduan.

Adnyana mengingatkan Permendag yang mewajibkan dilakukannya verifikasi terhadap impor besi atau baja dan baja paduan khususnya pengendalian impor dimaksudkan untuk membendung laju impor baja paduan atas munculnya modus pengalihan (switching) HS yang dimaksudkan.

Itu untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Most Favoured Nation (MFN) yang lebih rendah, menghindari pengenaan BMAD yang hanya diberlakukan pada produk besi atau baja tertentu, dan menghindari ketentuan SNI Wajib terhadap sejumlah produk besi atau baja.