Penyesuaian DAU Kurangi Dana Menganggur
Meski demikian, penurunan dana idle di daerah bergantung pada kebijakan tiap-tiap pemda.
Sebab, kondisi ekonomi dan persoalan setiap daerah berbeda.
Dia mencontohkan, ada pemda yang sengaja menahan dana idle di perbankan daerah karena bank pembangunan daerah (BPD) sulit mencari dana pihak ketiga (DPK).
Selain itu, ada daerah yang memilih tidak menggunakan dana idle karena faktor kehati-hatian.
’’Ada juga yang memang moral hazard, sengaja mengendapkan dana daerah di perbankan karena mengincar insentif seperti bunga,’’ katanya.
Karena itu, lanjut Eko, pemerintah harus lebih dulu memetakan persoalan-persoalan di daerah yang terkait dengan penyerapan anggaran.
’’Karena problem di lapangan cukup banyak, treatment-nya seharusnya berbeda-beda. Sebab, kebutuhan anggaran setiap daerah berbeda, begitu juga persoalannya,’’ ungkapnya.
Berdasar data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, mayoritas simpanan pemda di perbankan daerah dalam bentuk giro mencapai Rp 105,24 triliun dengan porsi 72,92 persen.
Rendahnya serapan belanja pemerintah daerah (pemda) menjadi kendala bagi pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
- Soal Dampak Green Bond, BNI Bisa Jadi Contoh dan Acuan Bagi Sektor Perbankan di Indonesia
- BTN Raih 2 Penghargaan di Ajang Global Retail Banking Innovation Awards 2024
- IESR Sebut IPO Menjadi Salah Satu Opsi Pendanaan Energi Terbarukan Melalui Bursa Efek
- SuperApp BYOND by BSI, Hadirkan 130 Fitur Layanan yang Aman Diakses
- Teknologi Peruri Graph Analytic Bantu Amankan Data BPR-BPRS
- BRI Peduli Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Peserta Mencapai 13.200 Orang