Penyesuaian DAU Kurangi Dana Menganggur

Meski demikian, penurunan dana idle di daerah bergantung pada kebijakan tiap-tiap pemda.
Sebab, kondisi ekonomi dan persoalan setiap daerah berbeda.
Dia mencontohkan, ada pemda yang sengaja menahan dana idle di perbankan daerah karena bank pembangunan daerah (BPD) sulit mencari dana pihak ketiga (DPK).
Selain itu, ada daerah yang memilih tidak menggunakan dana idle karena faktor kehati-hatian.
’’Ada juga yang memang moral hazard, sengaja mengendapkan dana daerah di perbankan karena mengincar insentif seperti bunga,’’ katanya.
Karena itu, lanjut Eko, pemerintah harus lebih dulu memetakan persoalan-persoalan di daerah yang terkait dengan penyerapan anggaran.
’’Karena problem di lapangan cukup banyak, treatment-nya seharusnya berbeda-beda. Sebab, kebutuhan anggaran setiap daerah berbeda, begitu juga persoalannya,’’ ungkapnya.
Berdasar data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, mayoritas simpanan pemda di perbankan daerah dalam bentuk giro mencapai Rp 105,24 triliun dengan porsi 72,92 persen.
Rendahnya serapan belanja pemerintah daerah (pemda) menjadi kendala bagi pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pengamat Minta Masyarakat Tak Berspekulasi Soal Gangguan Sistem Layanan Bank DKI
- Jadi Bank Paling Terdepan, BTN Raih MSCI ESG Ratings AA
- Gandeng Schroders & Fullerton, BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura
- Survei Ipsos Ungkap Bank Digital Paling Populer di Kalangan Anak Muda
- ETF XIPB, Inovasi Investasi Saham Perbankan di Pasar Modal
- Dengan Melibatkan BUMN Kekuatan Danantara Bisa Mendorong Perekonomian