Penyidik KPK Turun ke Desa-desa? Ah, Ternyata

jpnn.com - POPAYATO – Pengucuran dana APBN ke seluruh desa di Indonesia tampaknya mulai mengundang hasrat sejumlah penjahat untuk ikut “menikmati”. 

Buktinya, dua desa di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, didatangi sindikat yang mencatut sebagai petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengevaluasi pembelanjaan dana desa. 

Namun pada ujung-ujungnya, meminta 'jatah' yang katanya uang bensin, untuk operasional mereka. Merasa ditipu, aparat dari dua desa di kecamatan paling barat dari Provinsi Gorontalo, itu akhirnya mengadukan kasus ini, ke Suharsi Igirisa, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

"Dalam laporan aparat dari 2 desa di Popayato ini, menyebutkan mereka beroperasi, lebih dari satu orang. Mendatangi tiap kantor desa, dan mengaku atau mencatut sebagai pihak dari KPK, untuk memeriksa pemberlakuan dana desa,” ujar Suharsi, seperti diberitakan Radar Gorontalo (Jawa Pos Group) hari ini. 

Yang pada kenyataannya, lanjutnya, aksi itu hanya modus sindikat yang mencatut KPK untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Karena, disetiap akhir pertemuan dengan pihak aparat desa, mereka kerap meminta uang, dengan dalih sebagai uang bensin, hingga sebesar Rp 1 juta, untuk alasan operasional mereka," ungkap Suharsi.

Dari laporan aparat dari 2 desa di kecamatan Popayato ini, Suharsi menduga praktik mencatut nama KPK untuk memeras aparat desa ini, sudah menjalar di desa-desa lain. 

"Untuk sementara, baru 2 desa dari kabupaten Pohuwato itu, yang mengadu pada kami. Olehnya, kami berharap, bila ada praktek-praktek yang dilakukan oknum perorangan maupun berkelompok, dengan modus yang sama, seperti mencatut nama KPK, kami berharap, agar masyarakat segera melaporkan ke aparat berwenang, di Polsek-polsek setempat," harap mantan Ketua DPRD kabupaten Pohuwato ini. (rg-28/sam/jpnn)