Penyimpangan Dana Pendidikan di Kalbar
Selasa, 28 April 2009 – 12:25 WIB
JAKARTA- Pelayanan pendidikan di Kalimantan Barat (Kalbar) tampaknya menjadi sorotan tajam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini lantaran institusi yang dipimpin Anwar Nasution itu menemukan banyaknya indikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara di sektor pendidikan di wilayah Kalbar.
Kepala Direktorat Utama Revbangdiklat, Dr Daeng M Nazier menjelaskan, BPK menemukan 2 kasus penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp168,73 juta.
Baca Juga:
Besaran nilai kerugian daerah tersebut di antaranya pengadaan sarana olahraga SD, SMP, SMA tahun 2008 di Disdik kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang senilai Rp 140,38 juta.
“Selain itu, akibat ketidakefektifan pelayanan pendidikan di Sambas, BPK menemukan sebanyak 15 kasus yang senilai Rp 11,69 miliar,” terang Daeng M Nazier saat membuka media workshop yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Arsip BPK, Selasa (28/4),
JAKARTA- Pelayanan pendidikan di Kalimantan Barat (Kalbar) tampaknya menjadi sorotan tajam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini lantaran institusi
BERITA TERKAIT
- Ridwan Kamil Bakal Gratiskan Sekolah Swasta di Jakarta, Tetapi…
- Bupati Nina Agustina Anggarkan Rp 13 Miliar untuk Guru Madrasah, Jadi yang Terbesar di Indonesia
- Bantah Ada Perundungan, Binus Simprug Tunjukkan Bukti CCTV dan Video Perkelahian
- Diuji 7 Profesor, AHY Berhasil Pertahankan Disertasi Doktoralnya
- 721 Calon Praja IPDN Angkatan XXXV Ikuti Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin
- Merintis Karier dari Bawah, Prof Ari Didukung Jadi Rektor UI