Penyimpangan Dana Pendidikan di Kalbar
Selasa, 28 April 2009 – 12:25 WIB
Daeng mengatakan, hasil pemeriksaan BPK hingga saat ini khususnya dalam hal pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif. Menurutnya, hal ini disebabkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan belum memenuhi standar pelayanan minimum, pemanfaatan barang tidak sesuai rencana, serta penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga:
Pada saat pemaparan hasil pemeriksaan BPK dalam hal pelayanan pendidikan tersebut, Daeng juga menyebutkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi pengembangan SD Sekolah Standar Nasional (SSN) tahun 2008 tidak sesuai ketentuan yang nilainya mencapai Rp350 juta. (cha/JPNN)
JAKARTA- Pelayanan pendidikan di Kalimantan Barat (Kalbar) tampaknya menjadi sorotan tajam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini lantaran institusi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kirim 865 Mahasiswa di PPG, Atma Jaya Berkomitmen Lahirkan Guru Profesional Indonesia
- Program ASABRI Literasi Untuk Indonesia Sukses Digelar
- Veda Praxis dan DIGITS Unpad Ungkap Kesenjangan Implementasi GRC di Indonesia
- Anak Muda Perlu Mempelajari Naskah Kuno, Ini Alasannya
- Kemendikbudistek Wujudkan Mimpi Anak Indonesia Lewat Beragam Program Beasiswa
- Konferensi Internasional ICISS 2024 Bahas Integrasi Data & AI untuk Keberkelanjutan