Penyimpangan Dana Pendidikan di Kalbar
Selasa, 28 April 2009 – 12:25 WIB

Penyimpangan Dana Pendidikan di Kalbar
Daeng mengatakan, hasil pemeriksaan BPK hingga saat ini khususnya dalam hal pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif. Menurutnya, hal ini disebabkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan belum memenuhi standar pelayanan minimum, pemanfaatan barang tidak sesuai rencana, serta penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga:
Pada saat pemaparan hasil pemeriksaan BPK dalam hal pelayanan pendidikan tersebut, Daeng juga menyebutkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi pengembangan SD Sekolah Standar Nasional (SSN) tahun 2008 tidak sesuai ketentuan yang nilainya mencapai Rp350 juta. (cha/JPNN)
JAKARTA- Pelayanan pendidikan di Kalimantan Barat (Kalbar) tampaknya menjadi sorotan tajam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini lantaran institusi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral
- Kemenkes di Guest Lecture U-Bakrie: Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Dalam Kampanye Kesehatan Mental
- 43.502 Siswa Penerima Baru Terima KJP Plus Tahap I 2025