Penyuap Bupati Langkat Terbit Perangin Angin Segera Disidang

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka penyuap Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Muara Perangin Angin, akan segera menjalani persidangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas dakwaan Muara itu.
"Jaksa KPK Budhi S telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Muara Perangin Angin ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (29/3).
Fikri mengatakan tim jaksa masih menunggu keputusan PN Jakarta Pusat mengenai hakim yang memimpin sidang.
KPK, lanjut pria berlatar belakang jaksa itu, juga menunggu penetapan hari persidangan Muara.
"Pengadilan Tipikor sepenuhnya memiliki kewenangan melakukan penahanan bagi tersangka tersebut," jelas dia.
Menurut Fikri, Muara didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua Pasal 13 Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan status tersangka terhadap penerima suap di Pemkab Langkat, yakni Bupati Terbit Rencana Perangin Angin, Iskandar PA selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor, masing-masing Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.
KPK menyelesaikan surat dakwaan atas tersangka kasus penyuapan di Pemkab Langkat, Muara Perangin Angin. KPK menunggu jadwal persidangan.
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- KOMIK Apresiasi Langkah KPK Tahan Hasto Kristiyanto
- Analisis Kasus Tom Lembong dan Hasto, Eks Wakapolri Sebut KUHAP Sudah Mati
- Laporan Skandal Suap Pemilihan Pimpinan DPD, KPK akan Klarifikasi 95 Senator
- KPK Tahan Hasto, Ronny PDIP Singgung Izin Hakim Praperadilan
- Megawati tak Menunjuk Plt Sekjen Setelah Hasto Ditahan, Komando dari Ketum PDIP