People Power dan Menguji Kenegarawanan Prabowo

People Power dan Menguji Kenegarawanan Prabowo
Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2018 - 2020, Juventus Prima Yoris Kago. Foto: Dokpri for JPNN.com

Bagi saya, ini bukan people power karena yang bakal turun bukan rakyat dalam pengertian politis secara umum dan utuh, melainkan klaim atas keseluruhan rakyat dari sejumlah partisan dan pendukung Prabowo. Jadi istilah people power hanyalah sebuah klaim satu kubu untuk keseluruhan yang secara faktual bertentangan karena tidak semua rakyat Indonesia ingin turun ke jalan sebagaimana yang diklaim oleh Amin Rais dkk.

Bagi saya, people power punya sebuah tujuan yang mulia, tidak melulu politik. Di sana ada soal kemanusiaan (hak dan kebebasan) yang diperjuangkan. Juga soal keadilan. Justru ketika wacana people power ditempelkan pada gerakan sekelompok pendukung Prabowo, itu bukan lagi people power, tetapi aksi ketidakpuasan mereka yang belum dewasa secara politik dalam menerima kekalahan.

Menanti Sikap Kenegarawanan Prabowo

Dampak dari salah kaprah penggunaan istilah ini adalah kekacauan nasional. Persatuan bangsa menjadi taruhan, bakal ada konflik horizontal di akar rumput antara pendukung Prabowo Subianto melawan kubu pendukung Jokowi.

Dalam situasi seperti itu, tidak bisa tidak, kita menunggu sikap kenegarawanan Prabowo Subianto dan para pendukungnya seperti Amin Rais dan Kivlan Zen, bukan sekedar menerima kekalahan tetapi juga untuk meneduhkan para pendukungnya untuk tidak memecah-belah bangsa.

Prabowo dikenal sebagai salah seorang putra terbaik bangsa yang memiliki jiwa besar dengan pengabdian total bagi bangsa dan negara. Akan menjadi sebuah ironi jika seorang patriot seperti Prabowo malah memprovokasi pendukungnya untu melakukan gerakan people power dengan maksud untuk membela kepentingan politiknya tetapi di lain pihak justru menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika terjadi kecurangan sehingga menimbulkan ketidakpuasan Prabowo dan para pendukungnya, maka silakan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi untuk menguji validitas data yang diumumkan oleh KPU. Mengambil langkah di luar hukum justru menjadikan Prabowo sebagai seorang politisi biasa yang emosional, jauh dari watak seorang negarawan sebagaimana yang dicitrakan selama ini.

Karakter utama seorang negarawan adalah bijaksana. Negarawan yang bijaksana adalah mereka yang mengutamakan keadilan di atas segala-galanya, termasuk di atas hasrat politiknya, hasrat untuk berkuasa.

Sebaliknya, pemimpin gadungan yang mengaku negarawan adalah mereka yang gemar melakukan penghasutan dan memprovokasi rakyat demi terpuaskannya hasrat politik sesaat. Mereka ini demagog, parasit dalam demokrasi

Pemimpin gadungan yang mengaku negarawan adalah mereka yang gemar melakukan penghasutan dan memprovokasi rakyat demi terpuaskannya hasrat politik sesaat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News