JPNN.com 
People Power di Mata Warga Jakarta Pasca Pengumuman KPU
Bawono menekankan, istilah people power dalam politik ketatanegaraan biasa digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa terlalu lama dan berwatak diktator atau sewenang-wenang.
Aksi itu terjadi karena jalan-jalan normal konstitusional untuk melakukan perubahan terhalang oleh kekuatan rezim diktator terutama melalui penggunaan kekuatan militer
"Merujuk hal di atas seruan people power dari sejumlah pihak pasca Pemilu 2019 ini dapat dikatakan sangat absurd karena alasan-alasan untuk melatarbelakangi people power seperti terjadi dalam kasus Marcos dan Soeharto tidak ada," jelasnya.
"Tentu terdapat kekurangan dari pemerintahan Jokowi selama menjalankan pemerintahan lima tahun ini tetapi belum tampak tendensi Ia menjalankan kekuasaan secara diktator dan sewenang-wenang sebagaimana dilakukan oleh Marcos dan Soeharto."
Karena itu, menurut peneliti senior ini, seruan people power terkait Pemilu 2019 tidak akan memperoleh dukungan luas publik dan tidak lebih dari sekedar manuver elit politik.
Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.
Simak Video Pilihan Redaksi :
Wacana people power untuk tanggapi hasil Pemilu Indonesia 2019 santer terdengar sejak dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, akhir Maret lalu. Ancaman menduduki Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dunia Hari Ini: Harvey Moeis Divonis Enam Setengah Tahun Penjara
- Australia Membutuhkan Pekerja Lepasan yang Cukup Banyak Menjelang Akhir Tahun
- Sebuah Gelombang Besar yang Menerjang Asia
- Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan Masih Ancam negara Bagian Victoria di Australia
- Dunia Hari Ini: 51 Pria Dijatuhkan Hukuman Atas Kasus Pemerkosaan Prancis
- Anggota Bali Nine Sudah Bebas dan Kembali ke Keluarga Masing-masing
