Per Juni 2023, Penyerapan Anggaran Kemenko Perekonomian Sudah 34,61 Persen
jpnn.com - JAKARTA - Penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per Juni 2023 mencapai 34,61 persen dari total pagu Rp 554 miliar.
"Per Juni, realisasinya 34,61 persen dan diperkirakan sampai akhir tahun 2023 bisa mencapai 99 persen," Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menyampaikan itu dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Jakarta, Jumat (9/8).
Airlangga juga menyebutkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian pada 2022 mencapai 99,06 persen dari pagu Rp 438,8 miliar.
Menurutnya, kinerja penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian sudah cukup baik, sehingga mendapatkan pujian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Opini BPK sejak 2008 wajar tanpa pengecualian (WTP), kemudian nilai dari menteri PAN-RB meningkat terus, sistem merit kita juga mendapatkan nilai yang sangat baik," jelasnya.
Airlangga dalam rapat tersebut juga menyampaikan usulan dari program kerja Kemenko Perekonomian tahun anggaran 2024 dari berbagai kedeputian, yakni sebanyak 67 program prioritas dan reguler. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Airlangga Hartarto menyebut penyerapan anggaran Kemenko Perekonomian per Juni 2023 sudah mencapai 34,61 persen.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Lanjutkan Capaian Kinerja 100 Hari Prabowo, Ketahanan Pangan & Pertumbuhan Ekonomi jadi Aspek Utama
- Menko Airlangga Hartarto Tegaskan Komitmen Pemerintah Mendorong UMKM Naik Kelas
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Sri Mulyani Keluarkan Surat Perintah Penghematan Anggaran Negara, Ini Daftarnya
- Penjelasan Sri Mulyani soal Kementerian Wajib Lakukan Penghematan
- Indonesia-India Sepakati Penyelesaian Isu Teknis untuk Dorong Perdagangan Kedua Negara