Peradi Pergerakan Konsisten Membela Hak Konstitusi Warga

“Maka dalam persepektif tugas advokat menegakkan keeadilan, kebenaran dan hukum Advokat dan organisasi advokat (OA) harus memahami Politik Hukum dalam penyusunan UU. Advokat harus paham apakah Undang-Undang sebagai perwujudan politik hukum telah memenuhi prinsip-prinsip  konstitusi? Atau menyimpang dari konstitusi?," kata dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam prinsip negara hukum 3 (tiga) hal penting setidaknya harus ada yakni demokrasi, peradilan yang bebas dan hak asasi manusia (HAM).

Hari ini Organisasi Advokat Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia atau yang selanjutnya disebut Peradi Pergerakan, perlu menegaskan bahwa kita akan berada pada posisi membantu pemerintah menegakkan prinsip negara hukum, mewujudkan demokrasi, mendorong dan menjaga peradilan yang bebas.

“Hal penting lainnya adalah melingungi Hak Asasi Warga Negara (sesuai Pasal 3 a Kode Etik Advokat),” kata Sugeng Teguh Santoso.

Dalam politik hukum kekinian, UU Cipta Kerja harus disoroti sebagai suatu politik hukum yang dipertanyakan  konstitusionalismenya. UU ini dalam proses sampai dengan disahkannya menimbulkan kontroversi.

Pertama, karena proses pembentukannya tidak transparan. Kedua, terjadi bias sumber mana yang benar dari draf yang beredar.

“Karena itu, kita wajib berada digarda terdepan untuk bisa memberikan enligtment pada publik apakah UU ini sudah sesuai dan memenuhi konstitusionalitas sebagai UU," ujarnya menyemangati pengurus lainnya.

Peradi Pergerakan sebagai OA baru harus memiliki ciri khas yang harus terus-menerus dipertahankan dan diwujudkan dalam ruang publik agar keberadaan advokat di tengah masyarakat bukan hanya dikenal mencari uang semata. Tetapi memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keadilan sosial dan senantiasa siap untuk memperjuang kannya.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!