Perampasan Buku Catatan PDIP Bikin Pengamat Nilai Pemeriksaan Hasto Bermuatan Politis

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati politik Saiful Huda Ems menilai proses pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bukan untuk kepentingan penegakan hukum.
Huda menganggap proses terhadap Hasto kental muatan politik, karena terjadi proses penyitaan buku catatan PDI Perjuangan menghadapi pilkada 2024.
Dia berkata demikian dalam Focus Group Discussion (FGD) berjudul Tata Cara Hukum dan Model Kerja Aparat Penegak Hukum Pada Kasus Politik di The Tribata, Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (28/6).
"Aromanya politik ialah ketika KPK, penyidik KPK Rosa Purbo Bekti merampas merampok handphone-nya Hasto bersama buku catatan harian Hasto yang berisi tentang strategi perjuangan PDI Perjuangan di dalam menghadapi pilkada serentak November 2024," kata dia, Jumat.
Huda menganggap pemeriksaan Hasto sebagai politisasi hukum dengan mengaitkan pria kelahiran Yogyakarta itu ke perkara suap Harun Masiku.
“Ini jelas kelihatan motif di balik ini, inilah yang saya sebut dengan politisasi hukum di dalam kasus Harun Masiku yang menjerat nama besar Hasto Kristiyanto,” ujar dia.
Huda juga menilai rezim penguasa saat ini sedang membidik, mempersoalkan, atau paling tidak menghancurkan nama besar orang yang kritis terhadap pemerintah.
“Kalau enggak itu asal menyembah pada rezim Jokowi seperti akan dilindungi, selamat,” ujar dia.
Pemerhati politik Saiful Huda Ems membaca pertanda dari langkah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti menyita buku harian PDI Perjuangan. Apa itu?
- Astaga! Banyak Nama Terungkap dalam Sidang Dugaan Korupsi Mbak Ita
- Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang
- Mbak Ita bersama Suami Didakwa Terima Suap Rp 9,29 Miliar dari Proyek & Insentif ASN
- PAN Belum Dukung Gibran, Deddy PDIP: Mungkin Mereka Punya Kader Mendampingi Prabowo
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!