Peran Daerah dalam Transmigrasi Perlu Diperjelas

Adrian juga menganggap kalau RUU tersebut masih sentralistik. Hal itu karena perencanaan hingga pembinaan transmigrasi masih berpola top-down layaknya penyelenggaraan di masa lalu, sementara aspirasi pemerintah daerah sebagai tujuan penempatan kurang terakomodasi. "Peran pemerintah daerah harus diperkuat, terutama sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pengawasan, termasuk (dalam) mengembangkan investasi," tuturnya.

Karena ketidakjelasan peran tersebut, menurutnya pula, pemerintah daerah dibebani keharusan mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk pembinaan transmigran. Padahal, dana untuk membina transmigrasi itu tidak cukup jika mengandalkan dana dekonsentrasi, tanpa didukung dana alokasi khusus.

Anak Agung Gede Anom Wartawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Bali, menekankan pula perlunya kerjasama antar-daerah, agar lokasi transmigrasi yang berhasil tidak diklaim penduduk asli sebagai tanah warisan leluhur. "Hak-hak transmigran jangan sampai kabur," ujarnya. (fas/JPNN)