Peran Dibatasi, Jatah Menteri PKS Dikurangi

Dijelaskan pula Ulil, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014. Demokrat tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pada pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak. 

 

Sementara itu,  Ketua Divisi Komunikasi DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati Baharuddin membantah bila pengurus DPP tidak dilibatkan pada pembahasan kontrak baru koalisi tersebut. Kata dia, orang yang melakukan pendekatan ke partai koalisi memang bukan orang DPP Demokrat tapi bukan berarti SBY mengabaikan suara dari partai.

"Tidak benar, itu memang hanya persoalan tekhnis. Saya pernah ikut pada rapat pembahasan koalisi. Selain itu juga dibahas masalah persiapan 2014. Jadi tidak benar kalau Pak SBY hanya mendengar orang lain," tukasnya. (awa/jpnn)