Peran Komisi Informasi Daerah Dalam Pembangunan Daerah

1. Mempertemukan dan/atau memanggil pihak-pihak bersengketa. Dari tahap ini, pihak KIP Daerah dapat mengidentifikasikan masalah yang terjadi untuk nantinya dicarikan solusi;
2. Meminta bahan atau materi relevan yang dipegang badan publik terkait. Langkah ini dilakukan untuk membantu KIP Daerah mengambil keputusan yang tepat agar masalah berakhir baik;
3. Meminta keterangan maupun menghadirkan pejabat publik. KIP Daerah mempunyai wewenang untuk meminta bantuan pada pejabat tertentu sebagai saksi dalam sengketa yang dihadapi;
4. Mengambil sumpah dari setiap saksi. Langkah tersebut semata-mata dijalankan supaya saksi yang diundang tidak macam-macam dan bersedia mengutarakan informasi yang dimiliki;
5. Merancang kode etik. Setiap poin yang tertera dalam kode etik nantinya akan diumumkan pada publik, sehingga masyarakat bisa menilai sendiri kinerja KIP Daerah;

Cara Menunjang Peran KIP untuk Pembangunan Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana Komisi Informasi Daerah bekerja. Pasalnya, peran dan tugasnya selalu bersinggungan dengan kepentingan publik, terutama dalam hal keterbukaan akses informasi. Komisi Informasi Pusat pun membentuk mereka sebagai perpanjangan tangan, sehingga kinerja KIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat bersinergi dan menyeluruh hingga daerah-daerah.

Berikut ini cara meningkatkan peran KIP atau Komisi Informasi Daerah agar pembangunan di daerah berjalan maksimal:

1. Menggalang Partisipasi Masyarakat

Bersikap transparan dengan memperlihatkan kinerja memang bagus, namun terkadang masyarakat bersikap pragmatis karena belum benar-benar memahami tupoksinya. Maka dari itu KIP Daerah perlu membangun pola-pola partisipatif dalam mengambil kebijakan hingga mengelola badan publik bersama dengan unsur-unsur masyarakat. Sehingga kedua belah pihak dapat saling memberi masukan maupun kritik membangun.

2. Mendorong ketersediaan fasilitas pendidikan layak

Sebagaimana kita ketahui beberapa daerah di Indonesia masih mengalami kesulitan menyediakan akses fasilitas pendidikan yang layak bagi masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh dalam persiapan SDM untuk pembangunan di daerahnya. Sudah menjadi tugas bagi KIP Daerah selalu bergerak aktif mendorong pemerintah mengembangkan dunia pendidikan untuk mengejar ketertinggalan. Dengan demikian, informasi yang layak dan akurat terkait pengembangan ilmu pengetahuan dapat tersampaikan secara menyeluruh.

3. Merancang kebijakan publik yang sesuai