Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan

Berbeda dengan lembaga pengawas eksternal, BPKP melaksanakan kegiatan yang bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya bersifat audit atau represif.

Sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi memang merupakan kegiatan yang menjadi garapan BPKP. Namun, BPKP juga melakukan audit investigatif dalam membantu aparat penegak hukum menghitung kerugian keuangan negara.

Sepanjang 2023, kegiatan pengawasan yang dilakukan BPKP atas program pemerintah, baik PSN, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, telah berkontribusi positif bagi keuangan negara sebesar Rp 67,09 triliun.

Kontribusi itu terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama ialah kontribusi berupa efisiensi belanja negara atau penghematan sebesar Rp 15,56 triliun.

Kontribusi kedua berasal dari penyelamatan dana APBN yang sudah keluar dari kas negara. Jumlahnya mencapai Rp 21,90 triliun. Terakhir, kontribusi dari optimalisasi potensi penerimaan negara/daerah. Angkanya mencapai Rp 29,3 triliun.

Ateh menambahkan BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) 2024 untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.

APP 2024 yang mengusung tema ‘Independen Mengawasi, Pembangunan Terakselerasi’ sebagai bentuk gambaran produk pengawasan yang akan dihasilkan BPKP selaku auditor profesional dan responsif dalam mengawal kebutuhan negara.

"APP 2024 fokus pada tujuh sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema dan 86 topik prioritas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional," tambahnya.