Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK dan pengawasan yang dilakukan BPKP memiliki tujuan yang sama, yaitu mengawal akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, kedua belah pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, serta pengembangan kompetensi atau kapasitas kelembagaan.

BPKP juga mendapatkan dukungan dari parlemen. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebut BPKP merupakan mata dan telinga pemerintah dalam melakukan pengawasan penggunaan APBN maupun APBD.

Tak hanya itu, BPKP juga menjadi tempat bagi kementerian, lembaga, dan pemda untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan program serta penggunaan anggaran, mitigasi risiko, dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

"Kita berharap BPKP menjadi layer utama bagi pemerintah untuk mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemda agar compliance (kepatuhan, red) terhadap keseluruhan ketentuan," kata Said.

Legislator kawakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi Keuangan DPR itu meyakini jika BPKP bisa memaksimalkan peran tersebut, penyalahgunaan keuangan negara bisa di antisipasi oleh pemerintah sendiri, sehingga BPK akan berfungsi menjadi kekuatan pelapis.

"Sistem pengawasan yang dibangun oleh BPKP harus bisa melakukan deteksi dini atas kemungkinan adanya fraud (tindak pidana, red) dan didukung dengan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang mempuni, serta penggunaan artificial intelligence," tuturnya.

Namun, Said juga mendorong BPKP lebih berani dan proaktif menjalankan peran mitigasi risiko, senantiasa membuka ruang konsultasi, dan menyediakan pendampingan atas pelaksanaan program program oleh kementerian, lembaga, dan pemda.

“Dengan begitu, seluruh jajaran BPKP bisa menjadi teladan sekaligus role model tentang pelaksanaan tata kelola good governance bagi kementerian, lembaga, dan pemda,” katanya.