Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan

Tak hanya itu, BPKP juga menjadi tempat bagi kementerian, lembaga, dan pemda untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan program serta penggunaan anggaran, mitigasi risiko, dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

"Kita berharap BPKP menjadi layer utama bagi pemerintah untuk mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemda agar compliance (kepatuhan, red) terhadap keseluruhan ketentuan," kata Said.

Legislator kawakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi Keuangan DPR itu meyakini jika BPKP bisa memaksimalkan peran tersebut, penyalahgunaan keuangan negara bisa diantisipasi oleh pemerintah sendiri, sehingga BPK akan berfungsi menjadi kekuatan pelapis.

"Sistem pengawasan yang dibangun oleh BPKP harus bisa melakukan deteksi dini atas kemungkinan adanya fraud (tindak pidana, red) dan didukung dengan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang mempuni, serta penggunaan artificial intelligence," tuturnya.

Namun, Said juga mendorong BPKP lebih berani dan proaktif menjalankan peran mitigasi risiko, senantiasa membuka ruang konsultasi, dan menyediakan pendampingan atas pelaksanaan program program oleh kementerian, lembaga, dan pemda.

“Dengan begitu, seluruh jajaran BPKP bisa menjadi teladan sekaligus role model tentang pelaksanaan tata kelola good governance bagi kementerian, lembaga, dan pemda,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR Putri Komarudin juga punya harapan serupa. Harapan itu juga menilik kinerja positif BPKP selama 2023.

“Melalui peran pengawasan BPKP, kita dapat mencegah pemborosan anggaran sehingga terjadi penghematan belanja negara, termasuk mengidentifikasi potensi penerimaan negara/daerah yang masih bisa digali dan dioptimalkan," kata Putri Komarudin.