Perancis Ngotot Perlu Tindakan Militer ke Suriah

jpnn.com - PARIS - Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan kesepakatan antara Rusia dan AS terkait persoalan senjata kimia Suriah sebagai sebuah 'langkah penting' menuju penyelesaian perang sipil yang dilakukan lewat jalur politik.

Namun, dalam pidato yang disiarkan oleh televisi, Hollande juga mengatakan pemerintahannya berpendapat bahwa cara militer akan tetap menjadi pilihan. "Opsi langkah militer harus tetap ada. Kalau tidak, maka tidak akan ada tekanan dalam penyelesaian persoalan ini," kata Hollande seperti dilansir BBC (16/9).

Dia juga menjelaskan pemungutan suara untuk mengambil sikap terhadap resolusi baru Dewan Keamanan PBB tentang Suriah kemungkinan hasilnya baru akan didapat pada akhir pekan ini. Pasalnya, Senin (16/9) ini, Hollande dijadwalkan akan bertemu dengan Menlu AS, John Kerry untuk membicarakan persoalan tersebut.

Hollande mengatakan sanksi akan dikenakan untuk memaksa Suriah melucuti atau menyerahkan senjata kimianya. Jika Suriah gagal memenuhi target pelucutan maka serangan militer bisa dilancarkan ke Suriah. "Sangat penting untuk menyertakan ancaman sanksi jika kesepakatan dan tujuan resolusi DK PBB gagal dijalankan," katanya.

Prancis mengambil posisi yang lebih mengedepankan langkah militer dalam penyelesaian krisis di Suriah dan sebagian mayoritas warga Prancis juga menilai negara mereka lebih cenderung ingin mengambil opsi militer.

Pemerintah Prancis telah membuat komitmen dengan kelompok koalisi di Suriah dan mereka khwatir kesepakatan antara Rusia dengan AS akan memperkuat posisi Presiden Bashar al-Assad.

Hollande mengatakan tidak ada tempat bagi Presiden Assad di Suriah kedepannya."Tidak ada tempat untuk dia dan juga kelompok jihad," tegas Hollande.

Sebelumnya AS dan Rusia mencapai kesepakatan bahwa Damaskus harus memberikan semua rincian tentang pasokan senjatanya dan senjata kimia dimusnahkan pada pertengahan 2014.