Perang Media, Oposisi Unggul di Dunia Maya

ADA satu hal yang sangat mengganggu gerakan kaum oposan di Malaysia. Yakni, mereka tak mempunyai akses ke media dan kalah telak dalam perang opini di media. Itu sesuatu yang wajar. Sebab, Malaysia cukup represif dalam mengendalikan media, seperti halnya dengan Indonesia pada era Orde Baru (Orba).

Media Malaysia adalah subjek dari Printing Presses and Publications Act. Artinya, media Malaysia terbit atas lisensi dari Kementerian Dalam Negeri, kira-kira seperti SIUPP pada zaman Orba. Dalam kasus demonstrasi Bersih 2.0 yang diikuti puluhan ribu orang Sabtu lalu (9/7), sebuah situs menuduh pemerintah Malaysia meminta TV dan radio menghindarkan pemberitaan tentang kekerasan oleh polisi dan lebih menyiarkan kerusakan akibat aksi tersebut.

Kantor berita resmi Malaysia, Bernama, menyebutkan bahwa demonstrasi itu bertujuan memburukkan citra pemerintah Malaysia di luar negeri dan merupakan upaya pengalihan fokus dari sidang kasus sodomi dengan terdakwa Anwar Ibrahim (tokoh oposisi utama). Juga, membuat publik tidak nyaman serta menuding pemimpin Bersih 2.0 Dato' Ambiga Sreenevasan sebagai provokator yang melawan kaum muslim dan bekerja untuk melawan kepentingan nasional Malaysia. Bernama juga membela pemerintah dengan menyatakan bahwa pemilu yang terjadi selama ini sudah jujur.

Selain itu, Utusan Malaysia, surat kabar besar punya UMNO (partai berkuasa Malaysia), menulis bahwa demonstrasi tersebut adalah aksi yang 'kotor' dalam editorialnya pada 12 Juli. Utusan juga mengingatkan DAP, yang dianggap sebagai partai orang Tionghoa, untuk menjauh dari Bersih 2.0. Selain itu, Utusan menilai bahwa aksi tersebut mengakibatkan kemarahan terhadap warga muslim dan Malaysia. Juga, menuding demonstrasi itu didanai organisasi Kristen internasional.