Perangi Akun Palsu Jelang Pemilu 2019, Twitter Bermitra dengan KPU
![Perangi Akun Palsu Jelang Pemilu 2019, Twitter Bermitra dengan KPU](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2018/10/30/aplikasi-twitter-di-appstore-foto-ayatollah-antonijpnn.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ikut perangi hoaks menjelang Pemilu 2019, Twitter Indonesia mengumumkan kemitraannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), guna membantu memverifikasi akun-akun para politikus dan organisasi politik yang ikut serta sehingga masyarakat terhindar dari akun-akun palsu.
Dalam siaran resmi, Twitter menyatakan bahwa saat ini proses verifikasi untuk umum ditutup, sementara bagi para politikus dan pihak terkait dalam Pemilu 2019, proses verifikasi dibuka dalam kerja sama dengan KPU.
BACA JUGA: Twitter Mulai Uji Coba Fitur Anyar Pakai Twttr
"Untuk pemilihan umum ini; kami bekerja sama dengan KPU untuk melakukan verifikasi kandidat, pejabat terpilih, dan pihak-pihak terkait, yang akun Twitter mereka akan aktif dalam percakapan publik," tulis Twitter.
Penentuan akun yang akan diverifikasi tergantung pada para politikus atau entitas politik lainnya terkait Pemilu 2019. Lazimnya akun yang telah terverifikasi akan dihiasi oleh sebuah logo centang berwarna biru.
"Kemudian kami akan meninjau akun tersebut untuk memastikan mereka memenuhi standar verifikasi kami," lanjut Twitter.
Proses verifikasi yang menggandeng KPU itu dibuat untuk mendukung percakapan publik yang sehat dan memberikan kepastian kepada publik bahwa akun para figur publik benar-benar dimiliki oleh individu atau organisasi itu sendiri bukan palsu. (mg8/jpnn)
Ikut perangi hoaks menjelang Pemilu 2019, Twitter Indonesia mengumumkan kemitraannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), guna membantu memverifikasi akun-akun para politikus dan organisasi politik yang ikut serta sehingga masyarakat terhindar dari akun-ak
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan