Perangi Mafia Rusun, Ahok Pilih Cara Preman

jpnn.com - JAKARTA - Carut marutnya pengelolaan rumah susun (rusun) di ibukota membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI geram. Pengelola rusun pun diminta segera mendata ulang pemilik rusun. Pemprov DKI janji akan membongkar para mafia rusun.

Pendataan ulang ini dilakukan lantaran sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah, akibat tidak tercantumnya foto warga pemilik rusun pada kartu pembayaran sewa rusun. Hal tersebut, justru diindikasi sebagai langkah dalam memuluskan praktik mafia rusun di ibukota.

"Itu desain kartu putih yang seadanya itu, tentu akan menyulitkan Pemprov mengontrol penghuni dan status kepemilikan rusun. Kartu putih itu akan menjadi bagian lingkaran setan masalah pemukiman kumuh,” tuding Ahok seperti dilansir Rakyat Merdeka Online (JPNN Grup), Sabtu (13/9).

Dikatakan bekas Bupati Belitung Timur ini, saat ini banyak warga miskin yang diberikan rusun tapi kemudian, menjual kembali ke warga kelas menengah yang berani membelinya dengan harga Rp 50-60 juta per unit. "Kemudian mereka kembali lagi tinggal di bantaran kali. Ini kan masalah," cetusnya kesal.

Ahok menegaskan, akan membasmi dan memutuskan rantai mafia rusun di Jakarta ini dengan cara tegas. Termasuk, dengan memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti menjual secara ilegal. "Saya pilih cara preman saja lah. Kalau nggak begitu, ya nggak mungkin beres. Saya tinggal tiga tahun membenahi Jakarta. Itu waktu yang tidak lama," ucapnya.

Sementara pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda di Jakarta Utara mulai mendata ulang dan mengumpulkan pas foto warga untuk dicantumkan pada kartu pembayaran sewa rusun.

Staf Pelayanan Unit Pengelola Teknis Rusun Wilayah 1 Deni Radiansyah mengatakan, rencana pembuatan kartu baru akan direalisasikan secepatnya.

Rancangan kartu yang diberikan kepada warga itu pun mencontoh kartu-kartu sebelumnya yang dibagikan di rusun-rusun di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.