Perangkap Hama Dikorupsi, Pejabat Kementan Dibui
![Perangkap Hama Dikorupsi, Pejabat Kementan Dibui](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI hari ini (24/6) menjebloskan dua pegawai di Kementerian Pertanian karena tersangkut kasus dugaan korupsi alat jebakan hama (light trap). Keduanya adalah Erma Budianto dan Udhoro Kasih Anggoro.
"Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa 24 Juni 2014 telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perangkap hama di Kementerian Pertanian," kata Juru Bicara Kejaksaan Agung Tony T Spontana, Selasa (24/6).
Erma Budianto merupakan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan). Sedangkan Udhoro Kasih Anggoro merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek light trap di Kementan.
Tony menjelaskan, penahanan Erma berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print- 958/0.1/Fd.1/06/2014 tanggal 24 Juni 2014. Sedangkan Udhoro ditahan berdasarkan surat Kajati DKI Nomor Print- 959/0.1/Fd.1/06/2014, tanggal 24 Juni 2014.
Menurut Tony, keduanya ditahan selama 20 hari ke depan atau hingga 13 Juli 2014 terhitung mulai hari ini. "Ditahannya di Rutan Cipinang Jakarta Timur," ungkapnya.
Dijelaskan Tony, negara dirugikan dalam kasus dugaan korupsi itu. Dari hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kerugian negara dalam proyek itu kurang lebih sebesar Rp 33,95 miliar. (boy/jpnn)
JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI hari ini (24/6) menjebloskan dua pegawai di Kementerian Pertanian karena tersangkut kasus dugaan korupsi alat jebakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasih Kejutan, Close To Breathe Giveaway Gitar Saat Tampil di Jakarta Fair 2024
- Menaker Ida Fauziyah: Indonesia dan RRT Terus Memperkuat Kerja Sama Ketenagakerjaan
- Berantas Judi Online, Kominfo Luncurkan Kanal Edukasi Baru
- Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Tertarik Pelajari Pengelolaan SDM di Tiongkok
- Dipecat Gegara Berbuat Asusila pada Mbak CAT, Ketua KPU: Terima Kasih DKPP
- Pilkada 2024 Jadi Momentum Menyuarakan Isu-Isu Inklusi