Perangkat Desa: Jadikan Kami PNS, Periode Kedua Beres!!!

Tjahjo, kata Mujito, lebih banyak memaparkan keberhasilan pemerintah atau success story Presiden Joko Widodo yang ia sebut sebagai pemimpin amanah. "Amanahnya di mana bila janji dengan perangkat desa saja tak ditepati?" tanya Mujito.

Karena lebih banyak bicara soal klaim keberhasilan pemerintah, tutur Mujito, akhirnya tema tentang peningkatan kapasitas aparat tidak banyak dikupas, apalagi peningkatan kesejahteraan aparat.

“Padahal, kapasitas dan kinerja aparat tak akan naik bila kesejahteraannya rendah. Jangan bicara kapasitas dan kinerja tanpa menyertakan kesejahteraan. Kapasitas, kinerja dan kesejahteraan itu paralel atau berbanding lurus. Menuntut kinerja tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan itu namanya kezaliman," urainya.  

Tjahjo, masih kata Mujito, juga tidak merespons rencana aksi unjuk rasa ratusan ribu anggota PPDI di Istana Negara, Jakarta, untuk menuntut janji Presiden Jokowi mengangkat perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau minimal penghasilannya ditingkatkan menjadi setara dengan PNS golongan IIA.

“Rencana aksi ini sudah menjadi isu nasional yang dimuat media-media massa nasional, jadi bukan gertak sambal," terangnya.

Aksi kepung Istana untuk menagih janji Jokowi itu, tegas Mujito, merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI di Blora, Jawa Tengah, Senin (16/7/2018), yang dihadiri ratusan pengurus PPDI kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia. “Dalam waktu dekat kita akan gelar aksi di Istana dengan jumlah massa dua kali lipat daripada aksi tahun lalu,” jelasnya.

Mengapa PPDI tidak interupsi ke Mendagri untuk menyampaikan aspirasinya, Mujito mengaku sudah hopeless atau tidak berharap kepada Mendagri karena sikapnya lebih mendahulukan kepentingan politiknya. "Karena Pak Jokowi batal hadir, makanya kita bubar dan langsung pulang," tukasnya.  

PPDI memang pernah menggelar aksi kepung Istana pada Selasa (24/10/2017) dengan menurunkan massa sekitar 100 ribu orang. Tuntutannya pun sama: perangkat desa diangkat menjadi PNS, atau penghasilannya disetarakan dengan PNS golongan IIA.