Perangkat Desa Khawatir Aspirasi Jadi PNS Ditolak
Jumat, 01 April 2011 – 06:53 WIB

Perangkat Desa Khawatir Aspirasi Jadi PNS Ditolak
JAKARTA ---Para perangkat desa cemas aspirasinya agar diberi status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak dikabulkan. Awalnya, mereka berharap draf RUU Desa yang tengah digodok pemerintah bisa mengakomodasi keinginan itu. Tapi, dalam prosesnya, klausul yang akan memayungi status PNS bagi perangkat desa tidak muncul.
""Prosesnya ini sudah di tahap sinkronisasi, tapi tidak ada klausul itu (pemberian status PNS bagi perangkat desa, Red) di sana,"" kata Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ubaedi Rosyidi di Gedung DPR, kemarin. Didampingi belasan anggota PPDI, rombongan diterima Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Baca Juga:
Ubaedi menuturkan mereka telah melakukan audiensi dengan Mendagri, Menkeu, Menpan, dan Mensesneg. Dalam berbagai kesempatan itu, mereka meminta difungsikan selayaknya sebagai pegawai dengan status yang jelas. ""Kami siap dididik dan dilatih sebagai pionir pembangunan desa,"" ujarnya.
Untuk mengantisipasi tidak diakomodirnya keinginan mereka dalam draf RUU Desa yang dirumuskan pemerintah, Ubaedi berharap DPR bisa memperjuangkannya saat proses pembahasan nanti. ""Kini kami menyandarkan diri pada wakil-wakil kami yang ada di DPR,"" kata perangkat Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, itu.
JAKARTA ---Para perangkat desa cemas aspirasinya agar diberi status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak dikabulkan. Awalnya, mereka berharap
BERITA TERKAIT
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara
- Hindari BBM Oplosan, Don Papank Ajak Masyarakat Beralih ke Motor Listrik
- Kasus Korupsi Perusda Tambang, Kejati Kaltim Sita Rp 2,51 Miliar dari Dirut PT RPB