Peraturan Pajak E-Commerce Segera Rampung
Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia Aulia Ersyah Marinto menuturkan, pengusaha e-commerce ingin pemerintah mengadakan dialog lebih lanjut mengenai penerapan pajak untuk e-commerce.
’’Ini bukan soal kami keberatan. Bukan kami tidak propajak. Tapi, soal substansinya. Sebab, tata kelola hanya menyebut nama marketplace. Padahal, medianya kan banyak, termasuk medsos,’’ ujarnya.
Aulia menjelaskan, pihaknya mendengar bahwa skema penarikan pajak mengambil pajak dari seller-seller di dalam marketplace dan e-commerce.
Skema seperti itu dikhawatirkan membuat e-commerce mati.
’’Kalau caranya begitu, seller akan berpikir mending pindah ke medsos saja yang tidak terjangkau oleh aturan itu. Lantas, investasi kami yang sudah besar bagaimana, katanya e-commerce sebagai penggerak ekonomi digital?’’ papar CEO Blanja.com tersebut. (ken/agf/c15/sof)
Penyelesaian peraturan menteri keuangan (PMK) tentang pengenaan pajak untuk bisnis ekonomi digital atau e-commerce terus dikebut.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- Snapcart Ungkap Marketplace Pilihan Brand Lokal dan UMKM
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan
- Sri Mulyani Keukeuh PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Siap-Siap ya Rakyat!
- Perkuat Kolaborasi, Kemendagri Tekankan Pentingnya Sinergi Daerah untuk Kelola Opsen Pajak