Perawatan Mobil Dinas DPRD Sedot Rp 3,5 M

Menurut dia, sudah saatnya KPK turun ke gedung dewan di Kebon Sirih. KPK harus memantau pemakaian anggaran dewan yang mencurigakan. KPK juga bisa minta agar anggaran dewan diaudit. ""Hanya KPK lah yang bisa masuk. Jika tidak, akan terjadi pemborosan terus menerus di DPRD Jakarta,"" ucapnya. ""Apalagi, anggarannya hanya untuk kepentingan pribadi dan partai,"" lanjutnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta Mangara Pardede membenarkan adanya anggaran perawatan mobdin. Namun, dia kembali berdalih bahwa anggaran itu belum terserap. Sebab, pencairannya menunggu perubahan Permendagri terlebih dulu. ""Jika, permendagri tidak diubah, anggaran tersebut tidak akan cair,"" kilahnya saat ditemui Jawa Pos kemarin.

Dia menjelaskan bahwa anggaran itu sengaja dialokasikan atas desakan anggota dewan. ""Nanti permendagrinya akan diurus DPRD. Mereka yang akan maju ke kemendagri. Jika mendagri setuju, barulah anggaran bisa terserap,"" jelas dia.

Sementara itu, sumber Jawa Pos di DPRD menyebut bahwa munculnya anggaran kontroversial itu berasal dari pimpinan dewan dan komisi A. Khusus jatah anggaran dewan, lanjut dia, tidak pernah dibahas secara terbuka bersama seluruh anggota.