Perbaiki Penerapan Perda Syariah!
Jika Dianggap Langgar HAM
Senin, 06 Desember 2010 – 09:59 WIB
JAKARTA -- Juru Bicara/Kapuspen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, pemerintah tidak bisa membatalkan dua Peraturan Daerah (Syariah) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang dinilai melanggar hak asasi. Dikatakan, jika yang dipersoalan adalah cara implementasi perda di lapangan, maka yang harus diperbaiki adalah caranya itu. Menurut HRW, munculnya tindak pelanggaran dan kekerasan adalah akibat dari penerapan peraturan-peraturan tersebut, yang terkesan selektif atau tebang pilih. Bahkan, polisi syariah di NAD dan polisi disebutkan sering menangkap orang yang dituduh terlibat khalwat selama 24 jam, serta melakukan pemeriksaan dengan kasar disertai pelecehan seksual
"Kalau memang karena pelaksanaannya syarat kekerasan, jangan perdanya yang dibatalkan. Tapi pelaksanaannya yang harus dievaluasi. Karena, pemerintah pusat juga pasti menentang kekerasan," ujar Reydonnyzar Moenek di Jakarta, kemarin (5/12).
Baca Juga:
Donny, panggilan Reydonnyzar, mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Human Right Watch (HRW) yang menilai dua perda Syariah di Provinsi NAD telah melanggar HAM karena sering kali diterapkan dengan cara yang kasar. Perda tersebut mengenai pelarangan ‘perbuatan bersunyi-sunyian' (khalwat) dan penerapan paksa persyaratan busana kepada penduduk muslim.
Baca Juga:
JAKARTA -- Juru Bicara/Kapuspen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, pemerintah tidak bisa membatalkan
BERITA TERKAIT
- Diterjang Banjir, Jembatan Antardusun di Situbondo Terputus, Ratusan KK Terisolasi
- 4 Petugas Jasa Marga Jadi Korban Kecelakaan di GT Ciawi, Begini Kondisinya
- Update Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Sopir Truk Masih Hidup
- Gunung Kemukus Sragen Ternodai Prostitusi Terselubung
- Ciptakan Rasa Aman, Polres Bangkalan Menggencarkan Patroli di Jembatan Suramadu
- Brutal, KKB Bakar Gedung Sekolah & Kantor Kampung di Puncak