Perbaiki Penerapan Perda Syariah!

JAKARTA --   Juru Bicara/Kapuspen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, pemerintah tidak bisa membatalkan dua Peraturan Daerah (Syariah) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang dinilai melanggar hak asasi. Dikatakan, jika yang dipersoalan adalah cara implementasi perda di lapangan, maka yang harus diperbaiki adalah caranya itu.

"Kalau memang karena pelaksanaannya syarat kekerasan, jangan perdanya yang dibatalkan. Tapi pelaksanaannya yang harus dievaluasi. Karena, pemerintah pusat juga pasti menentang kekerasan," ujar Reydonnyzar Moenek di Jakarta, kemarin (5/12).

Donny, panggilan Reydonnyzar, mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Human Right Watch (HRW) yang menilai dua perda Syariah di Provinsi NAD telah melanggar HAM karena sering kali diterapkan dengan cara yang kasar. Perda tersebut mengenai pelarangan ‘perbuatan bersunyi-sunyian' (khalwat) dan penerapan paksa persyaratan busana kepada penduduk muslim.

Menurut HRW, munculnya tindak pelanggaran dan kekerasan adalah akibat dari penerapan peraturan-peraturan tersebut, yang terkesan selektif atau tebang pilih. Bahkan, polisi syariah di NAD dan polisi disebutkan sering menangkap orang yang dituduh terlibat khalwat selama 24 jam, serta melakukan pemeriksaan dengan kasar disertai pelecehan seksual