Perbedaan Data Beras Harus Diusut

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk memeriksa kejanggalan data perberasan yang berbeda antara Kementerian Pertanian (Kementan) dibandingkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, produksi yang tidak sesuai klaim selama ini sangat berhubungan anggaran yang dialokasikan ke kementerian tersebut.

“Setelah data yang baru ada, lalu ada klaim yang melebihi produksi, selanjutnya seharusnya Kementerian Pertanian merasionalkan anggaran,” kata pengamat ekonomi Mohamad Ikhsan dalam diskusi ekonomi bertajuk “Impor Beras: Mengurai Polemik Data Produksi Beras” di Gedung Pascasarjana FEB Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (22/11).

Perlunya rasionalisasi anggaran ini dikarenakan perbedaan data antara klaim Kementan dengan BPS pmencapai 41,49 persen. Kementan mengklaim, produksi padi pada 2018 mencapai kisaran 80 juta ton.

Sementara itu, dari metode penghitungan kerangka sampel area, BPS melansir produksi padi hanya 56,54 juta ton di periode yang sama.

“Harusnya audit. Tapi, BPK malah ngasih WTP terus. BPK yang harus melakukan audit investigatif supaya proses ini jangan lihat lagi ke belakang, lihat ke depan,” ujarnya dia.

Salah satu yang mesti dirasionalkan dan dan diaudit anggarannya terkait subsidi pupuk. Pasalnya, subsidi pupuk pada 2018 saja mencapai Rp 28,5 triliun. Lalu pada 2019, subsidi pupuk bahkan ditingkatkan menjadi Rp 29,5 triliun.

Hanya saja, Ikhsan mengakui, sulit merasionalkan anggaran terkait subsidi. Mengingat sistem penentuan subsidi pupuk di Indonesia masih berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat tiap petani.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan sistem untuk penentuan subsidi ini. “Sistem subsidi juga harus segera diubah. Baiknya pakai subsidit output saja,” imbuh mantan Ketua LPEM UI ini. (tan/jpnn)